Sebuah perang biasanya bisa dihentikan untuk beberapa waktu lamanya tetapi sewaktu-waktu dapat terjadi lagi dengan format yang berbeda dan aktor yang berbeda pula. Perang akan memproduksi aktor perang berikutnya dengan watak dan metode yang baru. Masyarakat yang hidup dalam arena perang berpotensi membuat perang di lain kesempatan. Apalagi anak-anak yang beranjak dewasa dan melihat parade perang akan cepat belajar dan ketika dewasa mereka ingin terlibat dalam perang. Khusus untuk anak-anak yang bapaknya menjadi korban cukup berpotensi menjadi generasi militan dan membuka medan perang baru yang lebih hebat dan lama.
Sehingga kenapa timbul pemikiran manusia untuk tidak memilih jalur perang ketika menyelesaikan sebuah persengketaan. Hanya orang-orang yang berpikiran ke belakang yang menyukai perang. Mereka hanya tau: kita harus menang dan berkuasa. Rumus Zero sum game sama itu yang berlaku.
Tetapi ekses dan imbas dari perang tidak diperhitungkan. Padahal inilah yang sebenarnya menjadi perhatian kita. Bahwa perang sesuatu yang tidak memberi manfaat kecuali kehancuran. Tidak pernah kita menggapai perdamaian abadi ketika perang dipaksakan. Kecuali perdamaian sesaat yang sewaktu-waktu meletup dan menjadi gejolak yang lebih hebat. Dan kita harus membayar mahal atasnya: runtuh dan terkuburnya nilai-nilai kemanusiaan!
Walaupun perang dirancang dengan strategi modern, tetap memberikan efek samping terhadap anak-anak. Anak-anak akan menanggung derita dan duka dari perang. Mereka menderita. Sehingga kenapa orang bijak tidak menginginkan solusi penyelesaian masalah lewat perang. Karena harga yang harus dibayar sangatlah mahal bahkan lebih mahal dari biaya perang itu sendiri.
Penulis terkesan dengan sebuah ungkapan orang bijak yang melihat perang sebagai sarana pembunuhan manusia. Jika kita tidak mengakhiri perang maka peranglah yang akan mengakhiri kita. Ungkapan itu cukuplah populer di kalangan penganut ideology humunis. Karena ada sesuatu yang akan hilang ketika perang di paksakan yaitu nurani kemanusiaan. Manusia akan menjadi makhluk yang sadis, buas dan haus darah tanpa mempertimbangkan lagi ukuran layak dan tidak layak serta kehilangan pegangan nilai. Satu sama lain menjadi tidak akur dan terbentuk sebuah cita-cita untuk saling menghilangkan dan melenyapkan.
Ungkapan singkat diatas memiliki makna yang cukup dalam. Pesan-pesan itu hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mendesak pihak-pihak yang sedang bertikai di Aceh supaya menghentikan perang. Karena tidak ada sesuatu yang akan diharapkan dari perang selain kehancuran. Sehingga buat apa terus menerus mempertahankan perang apalagi untuk sesuatu yang tidak pasti, NKRI. Bukankah ungkapan NKRI hanya dipakai oleh militer untuk memaksakan kehendaknya di Aceh sehingga peluang mereka untuk terjun kembali ke panggung politik pada pemilu 2004 tidak mendapat halangan yang berarti dari pihak sipil.
Kehadiran militer di Aceh bukan bagian penyelamatan rakyat sipil dari ancaman GAM sebagaimana sering di gembor-gemborkan oleh militer. Militer hanya ingin pengakuan eksistensi. Militer hanya ingin berkuasa. DM di Aceh adalah uji materi bahwa kekuatan militer layak diperhitungkan dalam kancah politik nasional setelah kehilangan marwahnya seiring dengan menguatnya kekuatan reformasi.
Kita sangat yakin, keberhasilan militer memaksakan kehendaknya seperti DM di Aceh akan terus di ikuti oleh keberhasilan lain. Apalagi ketika kontrol sipil kian melemah. Dominasi militer dalam segala pengambilan kebijakan negara adalah sesuatu yang berbahaya. Yang terjadi kemudian adalah fatwa militer sebuah kebenaran dan sipil harus patuh dengannya. Makanya diperlukan seorang sipil yang kuat dan mampu mengimbangi kekuatan militer. Katakanlah seperti mantan Presiden Gus Dur. Cuma tidak bergerak sendiri harus kolektif. Itupun jika kita ingin menghilangkan peran dominan militer dalam panggung politik.
Harga Mahal Untuk Perang
Jika biaya untuk perang Aceh adalah 1, 3 trilyun. Itu belum sebanding dengan kehancuran yang terjadi di Aceh. Sangatlah mahal yang harus dibayar dari perang biadab ini : anak-anak kehilangan masa depan! Itu sudah pasti. Kemudian manusia kehilangan nurani kemanusiaan. Sikap saling curiga hinggap di hati semua orang, sehingga lakon kehidupan yang semula semarak menjadi mati. Orang takut untuk bicara, saling menyapa. Tali silaturrahmi yang begitu diagungkan menjadi mati dan putus. Masyarakat menjadi tertutup. Sehingga yang terjadi adalah kematian peradaban.
Bukan hanya angka-angka korban pihak TNI, GAM yang harus di hitung. Karena itu sudah lazim. Pihak kombatan pasti menjadi korban. Rumusnya : jika tidak menembak , kita yang tertembak! Tetapi bukan itu masalahnya. Yang menjadi perhatian kita adalah rakyat sipil yang tidak rahu apa-apa menjadi korban. Itu saja. Sulit untuk menghindari korban sipil, begitu kata militer. Dan kitapun tidak bisa menggugat. Seolah-olah titah militer adalah fatwa.
Yang menyakitkan adalah ketidakjujuran pihak TNI. Misal ada rakyat menjadi korban langsung di klaim itu GAM. Seolah-olah TNI tidak merasa bersalah. Karena hanya menembak GAM. Tetapi masalahnya yang tertembak itu bukan GAM melainkan rakyat supil yang diklaim GAM. Kita terenyuh ketika membaca Koran misalnya terjadi kontak senjata antara TNI dan GAM. TNI mengklaim 10 GAM tewas dan menyita 1 pistol rakitan serta puluhan amunisi. Tidak logis rasanya. Seharusnya apalagi di medan tempur tidak mungkin senjata itu dilarikan semuanya oleh GAM yang lain. Kita memahami bagaimana psikologi medan tempur. Dalam keadaan panik apalagi kawan yang tewas tidak mungkin sempat terfikir melarikan senjata kawan. Mustahil!
Sehingga saya selalu teringat ungkapan bijak : korban pertama dari perang bukanlah manusia melainkan kebenaran. Nah….ini problemnya. Apalagi dalam keadaan seperti DM di Aceh, akses informasi resmi hanya dari pihak militer. Hanya militer yang bisa mendeskripsikan dan mendefinisikan keadaan di lapangan. Apakah itu jumlah korban yang jatuh, penguasaan medan lawan, kondisi masyarakat dan keamanan. Kondusif atau tidak kondusif semuanya di tentukan oleh militer. Dan kitapun sulit untuk menerima itu sebagai kebenaran walaupun informasi lain tidak didapatkan.
Yang paling disesali sebenarnya bukan itu. Pemaksaan perang untuk alasan apapun telah berimplikasi negatif terhadap kehidupan anak-anak dan perempuan. Disitu letak kesalahannya. Ada banyak kasus dan contoh untuk ini dan itu seharusnya mengajarkan kita bagaimana sebenarnya efek perang bagi masa depan anak-anak. Tetapi kita sering mengabaikannya. Lihat betapa korban lagi yang akan kita hitung dan berapa tahun lagi kita harus menunggu konflik ini benar-benar bisa selesai.
Masa Depan Anak Aceh
Achmat Marzuki sebagaimana di kutip Kompas (19/07) mengungkapkan ketakutannya terkait pemberlakuan darurat militer bagi masa depan anak Aceh: ”Anak-anak terutama di pedalaman Aceh, secara mental tampak sekali jiwanya penuh ketakutan. Kalau mereka bermain, mainannya pun perang-perangan.” Artinya semangat perang itu sedikit-sedikit mereka adopsi. Tidak tertutup kemungkinan dimasa mendatang mereka akan ikut perang benaran. Bahkan menurut anggota komnas anak itu mengungkapkan bahwa sebagian besar anggota GAM yang muda-muda saat ini adalah mereka yang keluarganya dulu korban DOM. Mereka mengaku dendam dan menuntut balas.” Duh….apa yang akan terjadi pasca DM ini dimana kekerasan sudah mencapai puncaknya. Bukankah ini artinya Indonesia sedang merekontruksi pelaku perang baru dan memperpanjang konflik di Aceh. GAM bukannya bisa di tumpas tetapi memperpanjang barisan orang-orang untuk menjadi GAM. Berarti DM dalam arti subtansial mengalami kegagalan. Dan pemerintah sudah mengulangi sebuah kesalahan yang sama untuk beberapa episode.
Konflik kemudian menjadi terwariskan dari sebuah generasi kepada generasi berikutnya. Siklus konflik berpindah tangan dari generasi tua kepada generasi muda. Kita akan melihat itu ketika DM ini tidak segera di akhiri.
Siapa yang bisa menjamin, anak-anak GAM tidak akan dendam kepada TNI/Polri? Siapa yang menjamin anak-anak TNI/Polri tidak dendam kepada GAM? Sejarah sudah membuktikan itu ketika Aceh dalam status DOM, bukan hanya korban manusia yang disesalkan terjadi. Tetapi telah memproduk ratusan GAM-GAM baru yang militan. Siapa sebenarnya yang salah : mereka yang keras kepala menjadi GAM atau kebijakan pemerintah yang selalu membunuh rakyat?
Kemudian ketika DM ini tidak segera di akhiri, saya menjamin akan banyak anak Aceh yang memilih jalan hidupnya menjadi GAM. Begitu juga dengan anak-anak TNI/Polri akan semakin mempertajam kebenciannya terhadap Aceh khususnya GAM. Berarti DM telah memperpanjang konflik Aceh pada babak berikutnya dengan tensi yang lebih hebat. Mimpi Aceh damai pasca DM sama sekali tidak menjadi kenyataan. Dan untuk kesekian kalinya pemerintah telah mendhalimi Aceh. Kita kemudian harus mengucapkan selamat tinggal kepada perdamaian. Karena kita bukanlah masyarakat yang hidup dalam tradisi perdamaian!
*Penulis adalah Pemerhati masalah politik dan social kemasyarakatan dan ketua Center for Conflict Resolution Studies (CCRS)
Sehingga kenapa timbul pemikiran manusia untuk tidak memilih jalur perang ketika menyelesaikan sebuah persengketaan. Hanya orang-orang yang berpikiran ke belakang yang menyukai perang. Mereka hanya tau: kita harus menang dan berkuasa. Rumus Zero sum game sama itu yang berlaku.
Tetapi ekses dan imbas dari perang tidak diperhitungkan. Padahal inilah yang sebenarnya menjadi perhatian kita. Bahwa perang sesuatu yang tidak memberi manfaat kecuali kehancuran. Tidak pernah kita menggapai perdamaian abadi ketika perang dipaksakan. Kecuali perdamaian sesaat yang sewaktu-waktu meletup dan menjadi gejolak yang lebih hebat. Dan kita harus membayar mahal atasnya: runtuh dan terkuburnya nilai-nilai kemanusiaan!
Walaupun perang dirancang dengan strategi modern, tetap memberikan efek samping terhadap anak-anak. Anak-anak akan menanggung derita dan duka dari perang. Mereka menderita. Sehingga kenapa orang bijak tidak menginginkan solusi penyelesaian masalah lewat perang. Karena harga yang harus dibayar sangatlah mahal bahkan lebih mahal dari biaya perang itu sendiri.
Penulis terkesan dengan sebuah ungkapan orang bijak yang melihat perang sebagai sarana pembunuhan manusia. Jika kita tidak mengakhiri perang maka peranglah yang akan mengakhiri kita. Ungkapan itu cukuplah populer di kalangan penganut ideology humunis. Karena ada sesuatu yang akan hilang ketika perang di paksakan yaitu nurani kemanusiaan. Manusia akan menjadi makhluk yang sadis, buas dan haus darah tanpa mempertimbangkan lagi ukuran layak dan tidak layak serta kehilangan pegangan nilai. Satu sama lain menjadi tidak akur dan terbentuk sebuah cita-cita untuk saling menghilangkan dan melenyapkan.
Ungkapan singkat diatas memiliki makna yang cukup dalam. Pesan-pesan itu hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mendesak pihak-pihak yang sedang bertikai di Aceh supaya menghentikan perang. Karena tidak ada sesuatu yang akan diharapkan dari perang selain kehancuran. Sehingga buat apa terus menerus mempertahankan perang apalagi untuk sesuatu yang tidak pasti, NKRI. Bukankah ungkapan NKRI hanya dipakai oleh militer untuk memaksakan kehendaknya di Aceh sehingga peluang mereka untuk terjun kembali ke panggung politik pada pemilu 2004 tidak mendapat halangan yang berarti dari pihak sipil.
Kehadiran militer di Aceh bukan bagian penyelamatan rakyat sipil dari ancaman GAM sebagaimana sering di gembor-gemborkan oleh militer. Militer hanya ingin pengakuan eksistensi. Militer hanya ingin berkuasa. DM di Aceh adalah uji materi bahwa kekuatan militer layak diperhitungkan dalam kancah politik nasional setelah kehilangan marwahnya seiring dengan menguatnya kekuatan reformasi.
Kita sangat yakin, keberhasilan militer memaksakan kehendaknya seperti DM di Aceh akan terus di ikuti oleh keberhasilan lain. Apalagi ketika kontrol sipil kian melemah. Dominasi militer dalam segala pengambilan kebijakan negara adalah sesuatu yang berbahaya. Yang terjadi kemudian adalah fatwa militer sebuah kebenaran dan sipil harus patuh dengannya. Makanya diperlukan seorang sipil yang kuat dan mampu mengimbangi kekuatan militer. Katakanlah seperti mantan Presiden Gus Dur. Cuma tidak bergerak sendiri harus kolektif. Itupun jika kita ingin menghilangkan peran dominan militer dalam panggung politik.
Harga Mahal Untuk Perang
Jika biaya untuk perang Aceh adalah 1, 3 trilyun. Itu belum sebanding dengan kehancuran yang terjadi di Aceh. Sangatlah mahal yang harus dibayar dari perang biadab ini : anak-anak kehilangan masa depan! Itu sudah pasti. Kemudian manusia kehilangan nurani kemanusiaan. Sikap saling curiga hinggap di hati semua orang, sehingga lakon kehidupan yang semula semarak menjadi mati. Orang takut untuk bicara, saling menyapa. Tali silaturrahmi yang begitu diagungkan menjadi mati dan putus. Masyarakat menjadi tertutup. Sehingga yang terjadi adalah kematian peradaban.
Bukan hanya angka-angka korban pihak TNI, GAM yang harus di hitung. Karena itu sudah lazim. Pihak kombatan pasti menjadi korban. Rumusnya : jika tidak menembak , kita yang tertembak! Tetapi bukan itu masalahnya. Yang menjadi perhatian kita adalah rakyat sipil yang tidak rahu apa-apa menjadi korban. Itu saja. Sulit untuk menghindari korban sipil, begitu kata militer. Dan kitapun tidak bisa menggugat. Seolah-olah titah militer adalah fatwa.
Yang menyakitkan adalah ketidakjujuran pihak TNI. Misal ada rakyat menjadi korban langsung di klaim itu GAM. Seolah-olah TNI tidak merasa bersalah. Karena hanya menembak GAM. Tetapi masalahnya yang tertembak itu bukan GAM melainkan rakyat supil yang diklaim GAM. Kita terenyuh ketika membaca Koran misalnya terjadi kontak senjata antara TNI dan GAM. TNI mengklaim 10 GAM tewas dan menyita 1 pistol rakitan serta puluhan amunisi. Tidak logis rasanya. Seharusnya apalagi di medan tempur tidak mungkin senjata itu dilarikan semuanya oleh GAM yang lain. Kita memahami bagaimana psikologi medan tempur. Dalam keadaan panik apalagi kawan yang tewas tidak mungkin sempat terfikir melarikan senjata kawan. Mustahil!
Sehingga saya selalu teringat ungkapan bijak : korban pertama dari perang bukanlah manusia melainkan kebenaran. Nah….ini problemnya. Apalagi dalam keadaan seperti DM di Aceh, akses informasi resmi hanya dari pihak militer. Hanya militer yang bisa mendeskripsikan dan mendefinisikan keadaan di lapangan. Apakah itu jumlah korban yang jatuh, penguasaan medan lawan, kondisi masyarakat dan keamanan. Kondusif atau tidak kondusif semuanya di tentukan oleh militer. Dan kitapun sulit untuk menerima itu sebagai kebenaran walaupun informasi lain tidak didapatkan.
Yang paling disesali sebenarnya bukan itu. Pemaksaan perang untuk alasan apapun telah berimplikasi negatif terhadap kehidupan anak-anak dan perempuan. Disitu letak kesalahannya. Ada banyak kasus dan contoh untuk ini dan itu seharusnya mengajarkan kita bagaimana sebenarnya efek perang bagi masa depan anak-anak. Tetapi kita sering mengabaikannya. Lihat betapa korban lagi yang akan kita hitung dan berapa tahun lagi kita harus menunggu konflik ini benar-benar bisa selesai.
Masa Depan Anak Aceh
Achmat Marzuki sebagaimana di kutip Kompas (19/07) mengungkapkan ketakutannya terkait pemberlakuan darurat militer bagi masa depan anak Aceh: ”Anak-anak terutama di pedalaman Aceh, secara mental tampak sekali jiwanya penuh ketakutan. Kalau mereka bermain, mainannya pun perang-perangan.” Artinya semangat perang itu sedikit-sedikit mereka adopsi. Tidak tertutup kemungkinan dimasa mendatang mereka akan ikut perang benaran. Bahkan menurut anggota komnas anak itu mengungkapkan bahwa sebagian besar anggota GAM yang muda-muda saat ini adalah mereka yang keluarganya dulu korban DOM. Mereka mengaku dendam dan menuntut balas.” Duh….apa yang akan terjadi pasca DM ini dimana kekerasan sudah mencapai puncaknya. Bukankah ini artinya Indonesia sedang merekontruksi pelaku perang baru dan memperpanjang konflik di Aceh. GAM bukannya bisa di tumpas tetapi memperpanjang barisan orang-orang untuk menjadi GAM. Berarti DM dalam arti subtansial mengalami kegagalan. Dan pemerintah sudah mengulangi sebuah kesalahan yang sama untuk beberapa episode.
Konflik kemudian menjadi terwariskan dari sebuah generasi kepada generasi berikutnya. Siklus konflik berpindah tangan dari generasi tua kepada generasi muda. Kita akan melihat itu ketika DM ini tidak segera di akhiri.
Siapa yang bisa menjamin, anak-anak GAM tidak akan dendam kepada TNI/Polri? Siapa yang menjamin anak-anak TNI/Polri tidak dendam kepada GAM? Sejarah sudah membuktikan itu ketika Aceh dalam status DOM, bukan hanya korban manusia yang disesalkan terjadi. Tetapi telah memproduk ratusan GAM-GAM baru yang militan. Siapa sebenarnya yang salah : mereka yang keras kepala menjadi GAM atau kebijakan pemerintah yang selalu membunuh rakyat?
Kemudian ketika DM ini tidak segera di akhiri, saya menjamin akan banyak anak Aceh yang memilih jalan hidupnya menjadi GAM. Begitu juga dengan anak-anak TNI/Polri akan semakin mempertajam kebenciannya terhadap Aceh khususnya GAM. Berarti DM telah memperpanjang konflik Aceh pada babak berikutnya dengan tensi yang lebih hebat. Mimpi Aceh damai pasca DM sama sekali tidak menjadi kenyataan. Dan untuk kesekian kalinya pemerintah telah mendhalimi Aceh. Kita kemudian harus mengucapkan selamat tinggal kepada perdamaian. Karena kita bukanlah masyarakat yang hidup dalam tradisi perdamaian!
*Penulis adalah Pemerhati masalah politik dan social kemasyarakatan dan ketua Center for Conflict Resolution Studies (CCRS)