Pemerintah absen, saat masyarakat membutuhkan. Setahun lebih pemerintah baru berkuasa, tapi belum tampak perubahan yang berarti. Jalan-jalan masih banyak berlubang, lampu sering mati, dan infrastruktur yang dibutuhkan publik terbengkalai. Tak ada yang peduli.
Sejumlah warga di Gampong Kupula Geumuroh, Glumpang Tiga sampai menanam pohon di badan jalan, karena jalan yang menghubungkan desanya dengan desa lain tidak diaspal. Mereka merasa pemerintah absen saat mereka butuh. Masyarakat seperti dibiarkan berkutat dengan masalah, dan pemerintah tak perlu harus tahu.
“Pue kamoe harus sabe meudemo agar kamoe nyoe ditupue sebagoe rakyat ureung nyan sjit?” tanya beberapa warga di berbagai kesempatan. Mereka pantas bertanya seperti itu, karena keberadaan mereka seperti dianggap tidak ada.
Warga Lampeudue Baroh, misalnya, merasa pemerintah mengorbankan mereka. Lahan parkir RSU Sigli, yang sebelumnya dikelola oleh pemuda setempat, tapi kemudian dialihkan kepada pengelola lain. Alasannya, karena pemerintah ingin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Kamoe pih sanggop bayue keu kas daerah munyoe memang keputusanjih lagee nyan?” protes warga Lampeudue tentang alasan pemerintah dan pihak RSU tidak memperpanjang lagi soal pengelola lahan parkir kepada warga Lampeudue.
Tak hanya itu, nasib beberapa korban tsunami juga dilupakan, seperti di Pasi Lhok, Kembang Tanjong. Selama ini, mereka mengaku sebagai korban tsunami, tapi tidak ada bantuan untuk mereka. Padahal, mereka butuh rumah. Banyak rumah, kata mereka, dibangun bukan untuk korban tsunami. Pemerintah diam saja.(HA 14/05/08)
Sejumlah warga di Gampong Kupula Geumuroh, Glumpang Tiga sampai menanam pohon di badan jalan, karena jalan yang menghubungkan desanya dengan desa lain tidak diaspal. Mereka merasa pemerintah absen saat mereka butuh. Masyarakat seperti dibiarkan berkutat dengan masalah, dan pemerintah tak perlu harus tahu.
“Pue kamoe harus sabe meudemo agar kamoe nyoe ditupue sebagoe rakyat ureung nyan sjit?” tanya beberapa warga di berbagai kesempatan. Mereka pantas bertanya seperti itu, karena keberadaan mereka seperti dianggap tidak ada.
Warga Lampeudue Baroh, misalnya, merasa pemerintah mengorbankan mereka. Lahan parkir RSU Sigli, yang sebelumnya dikelola oleh pemuda setempat, tapi kemudian dialihkan kepada pengelola lain. Alasannya, karena pemerintah ingin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Kamoe pih sanggop bayue keu kas daerah munyoe memang keputusanjih lagee nyan?” protes warga Lampeudue tentang alasan pemerintah dan pihak RSU tidak memperpanjang lagi soal pengelola lahan parkir kepada warga Lampeudue.
Tak hanya itu, nasib beberapa korban tsunami juga dilupakan, seperti di Pasi Lhok, Kembang Tanjong. Selama ini, mereka mengaku sebagai korban tsunami, tapi tidak ada bantuan untuk mereka. Padahal, mereka butuh rumah. Banyak rumah, kata mereka, dibangun bukan untuk korban tsunami. Pemerintah diam saja.(HA 14/05/08)