Kantor KPA Sagoe Merah Mege, di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah rata dengan tanah. Asap dari bekas pembakaran sudah mulai menghilang, hanya tinggal sisa-sisa dari bekas kayu yang belum semuanya hangus. Abu berwarna hitam sudah kering, dan sesekali terbang disapu angin. Baunya masih sangat kentara bercampur dengan bau daging manusia yang sangat menyengat.
Ya…di atas tumpukan abu bekas terbakar itu, lima mayat yang nyaris tak bisa dikenali terbujur kaku. Kelima mayat itu adalah Gadeng, Sabri, Sendi, Selamat dan Putra. Dagingnya sudah mengering. Warga yang melihat sehabis insiden pembakaran, tak bisa berkata-kata apa. Hanya mampu menutup hidung dan berduka.
Itulah pemandangan terakhir di kantor KPA Sagoe Merah Mege yang dibakar sekolompok massa pada Sabtu dinihari sekitar pukul 03.00 WIB.
Di Banda Aceh, juru bicara KPA tak bisa menyembunyikan kesedihannya, sekaligus kemarahan. Menurut pria yang akrab disapa KBS ini, meninggalnya anggota KPA dengan cara menyedihkan seperti itu suatu pertanda buruk. Ia tak menampik bahwa jika kasus ini tak segera diusut dan dituntaskan, gelombang balas dendam akan segera terjadi. Bukan tidak mungkin, aksi ini akan merembes dan memicu konflik baru dalam lingkup yang lebih luas.
Pembakaran kantor KPA ini, menurut KBS, bukan berdiri sendiri. Aksi pembakaran ini bermula ketika pada 29 Februari sekitar pukul 10.00, sebanyak 5 anggota KPA diundang ke kantor Dinas Perhubungan Aceh Tengah. Menurut keterangan Ibrahim, mereka diundang oleh Kapolsek Kota Tekengon.
“Tetapi, begitu tiba anggota KPA malah dikeroyok dan diserang. Aksi ini kemudian membuat ratusan anggota KPA memasuki Kota Takengon. “Karena dikhawatirkan situasi semakin memanas, bupati memfasilitasi pertemuan di kantor Bupati,” ceritanya.
“Sekitar pukul 18.30 anggota KPA kemudian meninggalkan Takengon. Tapi kemudian, malamnya terjadi aksi pembakaran kantor tersebut,” ujarnya. Ibrahim mengklaim aksi penyerangan dan pembakaran tersebut dilakukan oleh kelompok milisi yang dulu dibentuk ketika masa konflik.
Dalam catatan Ibrahim KBS, di Aceh Tengah dan Bener Meriah ada kelompok milisi, dan sampai sekarang terus dibina dan dipelihara untuk kepentingan politik tertentu. Karena itu, KBS meminta agar semua milisi dibubarkan. Keberadaan milisi, sebut KBS, bisa mengancam proses damai yang sekarang dinikmati oleh rakyat Aceh.
Soal keberadaan milisi sudah sejak lama diingatkan oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bahkan, dalam pidato singkat Malek Mahmud, sesaat setelah penandatanganan MoU Helsinki, Perdana Menteri GAM ini menyinggung soal keberadaan milisi. Malik mempertanyakan tentang masih banyaknya front milisi bentukan militer Indonesia di Aceh. Dalam pandangan Malik Mahmud, keberadaan milisi-milisi di Aceh bisa memunculkan persoalan baru dan mengancam proses damai jika tidak segera diambil tindakan preventif oleh para pihak dan mediator.
Soal tudingan pihak GAM ini, langsung dibantah oleh Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Supiadin As. Menurut Pangdam seperti dikutip sebuah Koran local di Aceh (21/09/05), dalam penanganan konflik di Aceh, TNI belum pernah membentuk milisi. Menurut Pangdam, bentuk perlawanan yang dilakukan pasukan Berantas, Front Merah Putih dan front lainnya di Aceh, satu pun tak menggunakan senjata. Itu murni perlawanan rakyat terhadap GAM.
Sekedar mengingatkan, bahwa saat berlangsung Darurat Militer di Aceh, di Kabupaten Aceh Tengah muncul organisasi Gerakan Perlawanan Separatis GAM (FPSG) di bawah pimpinan Syukur Khobat, dosen dan anggota DPRD Aceh Tengah.
Sementara di Kabupaten Bener Meriah dikenal dengan Persatuan Perlawanan Rakyat Merah Putih (FPRMP) yang dipimpin oleh H. Misriady MS, anggota PKPI. Nama Misriady mencuat ke permukaan ketika terjadi demontrasi besar-besaran menentang JSC di Aceh Tengah yang berbuntut pada pembakaran kantor JSC tersebut. Di dua Kabupaten ini, gerakan perlawanan itu mendapat dukungan penuh dari Ir Tagore, anggota DPRD Aceh Tengah, yang juga punya andil dalam aksi pembakaran kantor JSC. Ir Tagore sendiri sekarang menjabat sebagai Bupati Bener Meriah.
Sebelum insiden pembakaran itu terjadi, sebenarnya, benih-benih bakal pecahnya insiden di Aceh Tengah sudah mulai tampak saat ratusan anggota Pembela Tanah Air (PETA) yang tergabung dalam Ikatan Pekerja Terminal (IPT) menyerang lima anggota Komite Peralihan Aceh (KPA), terkait rebutan lahan terminal Takengon. Dalam insiden yang terjadi di dalam kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Aceh Tengah sekitar pukul 10.30 WIB itu, tiga orang anggota KPA mengalami luka-luka.
Tiga anggota yang luka parah adalah Sabri, Adi dan Rudi, sedangkan dua lainnya yaitu Jali dan Bedul berhasil melarikan diri.
Karena tak terima anggotanya menjadi bulan-bulanan IPT dan PETA, selepas Jumat, sekitar 300 anggota KPA Linge (meliputi Aceh dan Bener Meriah) mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Sejumlah petinggi KPA seperti Arjua, Iklil, Mamat Cros dan Ilyas sudah ada di sana. Tujuan mereka di sana untuk berdialog dengan Kadis Perhubungan, Drs Zulkifli Rahmat dan pihak Kepolisian.
Dalam keterangannya di kantor Perhubungan, Bedul yang selamat dari perkelahian membeberkan tentang insiden pemukulan anggota KPA. Dirinya bersama tiga kawannya datang ke kantor Perhubungan atas undangan Kadis untuk menyelesaikan perkara lahan terminal.
“Tapi, kok, tiba-tiba banyak sekali orang di sini dan langsung menyerang kami. Padahal dalam undangan disebutkan empat orang dari pihak mereka dan empat orang dari pihak kami,” jelas Bedul sembari menumpahkan kekecewaan pada Kadishub karena tak mampu melerai pertikaian di antara kedua kelompok.
Insiden pemukulan dan pembakaran Kantor KPA setempat tak bisa dipandang sebagai insiden biasa. Karena, di antara daerah lain di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah memendam potensi konflik yang luar biasa. Semua pihak harus berinisiatif meredakan ketegangan di sana. Hubungan KPA dan sisa-sisa organisasi milisi belum sepenuhnya akur. Kapan saja, bila waktunya tepat kedua belah pihak bisa terlibat perang.
Aceh Tengah juga dikenal sebagai daerah yang sangat sensitif. Dulu di zaman CoHA (cessation of hostilities agreement), kantor Joint Security Committee (JSC), dibakar oleh massa. Saat itu, tiga orang anggota JSC Teungku Husni Jalil dan Teungku Amiruddin (JSC dari GAM) serta Mayor CPM Purnomo Eko (JSC dari RI) mengalami luka parah. Tak hanya itu, semua dokumen diobrak-abrik, bahkan tiga unit kendaraan operasional JSC dibakar oleh 6000 massa, yang sebelumnya berdemo meminta JSC dibubarkan.
Kepala Kepolisian Aceh, Irjen Bahrumsyah Kasman (sh, 17/03/03) menyebutkan pihaknya bangga atas kebangkitan masyarakat Aceh Tengah. “Saya bangga dengan masyarakat Aceh Tengah yang telah menentukan sikap memerangi kezhaliman. Kejadian membubarkan JSC dan terbakarnya tiga unit mobil, walau bukan upaya menyelesaikan masalah, namun saya bangga atas sikap itu,” ujarnya saat itu.
Kini, setelah perdamaian dinikmati, bara konflik di Aceh Tengah belum juga padam. Akankah insiden pembakaran kantor KPA dan anggotanya sebagai isyarat bahwa MoU Helsinki juga sudah mulai terancam di Aceh Tengah? (fik/dbs)
Ya…di atas tumpukan abu bekas terbakar itu, lima mayat yang nyaris tak bisa dikenali terbujur kaku. Kelima mayat itu adalah Gadeng, Sabri, Sendi, Selamat dan Putra. Dagingnya sudah mengering. Warga yang melihat sehabis insiden pembakaran, tak bisa berkata-kata apa. Hanya mampu menutup hidung dan berduka.
Itulah pemandangan terakhir di kantor KPA Sagoe Merah Mege yang dibakar sekolompok massa pada Sabtu dinihari sekitar pukul 03.00 WIB.
Di Banda Aceh, juru bicara KPA tak bisa menyembunyikan kesedihannya, sekaligus kemarahan. Menurut pria yang akrab disapa KBS ini, meninggalnya anggota KPA dengan cara menyedihkan seperti itu suatu pertanda buruk. Ia tak menampik bahwa jika kasus ini tak segera diusut dan dituntaskan, gelombang balas dendam akan segera terjadi. Bukan tidak mungkin, aksi ini akan merembes dan memicu konflik baru dalam lingkup yang lebih luas.
Pembakaran kantor KPA ini, menurut KBS, bukan berdiri sendiri. Aksi pembakaran ini bermula ketika pada 29 Februari sekitar pukul 10.00, sebanyak 5 anggota KPA diundang ke kantor Dinas Perhubungan Aceh Tengah. Menurut keterangan Ibrahim, mereka diundang oleh Kapolsek Kota Tekengon.
“Tetapi, begitu tiba anggota KPA malah dikeroyok dan diserang. Aksi ini kemudian membuat ratusan anggota KPA memasuki Kota Takengon. “Karena dikhawatirkan situasi semakin memanas, bupati memfasilitasi pertemuan di kantor Bupati,” ceritanya.
“Sekitar pukul 18.30 anggota KPA kemudian meninggalkan Takengon. Tapi kemudian, malamnya terjadi aksi pembakaran kantor tersebut,” ujarnya. Ibrahim mengklaim aksi penyerangan dan pembakaran tersebut dilakukan oleh kelompok milisi yang dulu dibentuk ketika masa konflik.
Dalam catatan Ibrahim KBS, di Aceh Tengah dan Bener Meriah ada kelompok milisi, dan sampai sekarang terus dibina dan dipelihara untuk kepentingan politik tertentu. Karena itu, KBS meminta agar semua milisi dibubarkan. Keberadaan milisi, sebut KBS, bisa mengancam proses damai yang sekarang dinikmati oleh rakyat Aceh.
Soal keberadaan milisi sudah sejak lama diingatkan oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bahkan, dalam pidato singkat Malek Mahmud, sesaat setelah penandatanganan MoU Helsinki, Perdana Menteri GAM ini menyinggung soal keberadaan milisi. Malik mempertanyakan tentang masih banyaknya front milisi bentukan militer Indonesia di Aceh. Dalam pandangan Malik Mahmud, keberadaan milisi-milisi di Aceh bisa memunculkan persoalan baru dan mengancam proses damai jika tidak segera diambil tindakan preventif oleh para pihak dan mediator.
Soal tudingan pihak GAM ini, langsung dibantah oleh Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Supiadin As. Menurut Pangdam seperti dikutip sebuah Koran local di Aceh (21/09/05), dalam penanganan konflik di Aceh, TNI belum pernah membentuk milisi. Menurut Pangdam, bentuk perlawanan yang dilakukan pasukan Berantas, Front Merah Putih dan front lainnya di Aceh, satu pun tak menggunakan senjata. Itu murni perlawanan rakyat terhadap GAM.
Sekedar mengingatkan, bahwa saat berlangsung Darurat Militer di Aceh, di Kabupaten Aceh Tengah muncul organisasi Gerakan Perlawanan Separatis GAM (FPSG) di bawah pimpinan Syukur Khobat, dosen dan anggota DPRD Aceh Tengah.
Sementara di Kabupaten Bener Meriah dikenal dengan Persatuan Perlawanan Rakyat Merah Putih (FPRMP) yang dipimpin oleh H. Misriady MS, anggota PKPI. Nama Misriady mencuat ke permukaan ketika terjadi demontrasi besar-besaran menentang JSC di Aceh Tengah yang berbuntut pada pembakaran kantor JSC tersebut. Di dua Kabupaten ini, gerakan perlawanan itu mendapat dukungan penuh dari Ir Tagore, anggota DPRD Aceh Tengah, yang juga punya andil dalam aksi pembakaran kantor JSC. Ir Tagore sendiri sekarang menjabat sebagai Bupati Bener Meriah.
Sebelum insiden pembakaran itu terjadi, sebenarnya, benih-benih bakal pecahnya insiden di Aceh Tengah sudah mulai tampak saat ratusan anggota Pembela Tanah Air (PETA) yang tergabung dalam Ikatan Pekerja Terminal (IPT) menyerang lima anggota Komite Peralihan Aceh (KPA), terkait rebutan lahan terminal Takengon. Dalam insiden yang terjadi di dalam kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Aceh Tengah sekitar pukul 10.30 WIB itu, tiga orang anggota KPA mengalami luka-luka.
Tiga anggota yang luka parah adalah Sabri, Adi dan Rudi, sedangkan dua lainnya yaitu Jali dan Bedul berhasil melarikan diri.
Karena tak terima anggotanya menjadi bulan-bulanan IPT dan PETA, selepas Jumat, sekitar 300 anggota KPA Linge (meliputi Aceh dan Bener Meriah) mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Sejumlah petinggi KPA seperti Arjua, Iklil, Mamat Cros dan Ilyas sudah ada di sana. Tujuan mereka di sana untuk berdialog dengan Kadis Perhubungan, Drs Zulkifli Rahmat dan pihak Kepolisian.
Dalam keterangannya di kantor Perhubungan, Bedul yang selamat dari perkelahian membeberkan tentang insiden pemukulan anggota KPA. Dirinya bersama tiga kawannya datang ke kantor Perhubungan atas undangan Kadis untuk menyelesaikan perkara lahan terminal.
“Tapi, kok, tiba-tiba banyak sekali orang di sini dan langsung menyerang kami. Padahal dalam undangan disebutkan empat orang dari pihak mereka dan empat orang dari pihak kami,” jelas Bedul sembari menumpahkan kekecewaan pada Kadishub karena tak mampu melerai pertikaian di antara kedua kelompok.
Insiden pemukulan dan pembakaran Kantor KPA setempat tak bisa dipandang sebagai insiden biasa. Karena, di antara daerah lain di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah memendam potensi konflik yang luar biasa. Semua pihak harus berinisiatif meredakan ketegangan di sana. Hubungan KPA dan sisa-sisa organisasi milisi belum sepenuhnya akur. Kapan saja, bila waktunya tepat kedua belah pihak bisa terlibat perang.
Aceh Tengah juga dikenal sebagai daerah yang sangat sensitif. Dulu di zaman CoHA (cessation of hostilities agreement), kantor Joint Security Committee (JSC), dibakar oleh massa. Saat itu, tiga orang anggota JSC Teungku Husni Jalil dan Teungku Amiruddin (JSC dari GAM) serta Mayor CPM Purnomo Eko (JSC dari RI) mengalami luka parah. Tak hanya itu, semua dokumen diobrak-abrik, bahkan tiga unit kendaraan operasional JSC dibakar oleh 6000 massa, yang sebelumnya berdemo meminta JSC dibubarkan.
Kepala Kepolisian Aceh, Irjen Bahrumsyah Kasman (sh, 17/03/03) menyebutkan pihaknya bangga atas kebangkitan masyarakat Aceh Tengah. “Saya bangga dengan masyarakat Aceh Tengah yang telah menentukan sikap memerangi kezhaliman. Kejadian membubarkan JSC dan terbakarnya tiga unit mobil, walau bukan upaya menyelesaikan masalah, namun saya bangga atas sikap itu,” ujarnya saat itu.
Kini, setelah perdamaian dinikmati, bara konflik di Aceh Tengah belum juga padam. Akankah insiden pembakaran kantor KPA dan anggotanya sebagai isyarat bahwa MoU Helsinki juga sudah mulai terancam di Aceh Tengah? (fik/dbs)